kepemimpinan soeharto

Tulisan ini mencoba mengurai kembali kepemimpinan Soeharto sejak akhir 1960-an sampe petengahan tahun 1998. Garapan awal kepemimpinan Soeharto adalah pembangunan ekonomi, jargon”economic law and politic later”menjadi prinsip utama penyelengaraan negara. Pemerintahan Soeharto yang di sebut Orde Baru memang mengambil alih kekuasaan dalam keadaan politik yang kacau, termasuk ketidakpastian ekonomi rakyat karena harga yang meningkat pesat dan tidak terjangkau oleh daya beli rata-rata masyarakat luas. Karena itu, sampai beberapa tahun kekuasaan beralih masalah ekonomi masih menjadi persoalan yang pelik.
Pemerintahan Soeharto pada waktu itu seperti tidak ada pilihan lain, kecuali mengubah dengan ekstrem fokus pembangunan di bidang ekonomi dengan cara yang luar biasa untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan transformai menuju industrialisasi. Jadi, dari analisis historis, sudut pandang momentum ketika itu fokus perhatian Pak Harto ke bidang ekonomi dengan cara-cara ekstrem merupakan pilihan yang sangat tepat. Ide gagasan awal dari pola gerakan pembangunan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah dan tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi, walaupun pada akhirnya yang dibagi hanya kemiskinan kepada masyarakat Indonesia. Permasalahan selanjutnya ketika pertumbuhan ekonomi benar-benar tercapai pada fase pertengahan kepemimpinan Soeharto sekitar 7-8% pada tahun 1967-1981, tetapi nampaknya tetap saja pemerataan tertinggal jauh di belakang.
Landasan pembangunan ekonomi Soeharto, pada akhirnya mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan dianggap lebih mengganggu proses pembangunan. Di sisi lain, Soeharto tetap memperhatikan nasib rakyat Indonesia, yang secara makro sangat dipengaruhi oleh dialektika internasioanal. Sebagaimana masyarakat di dunia pada umumnya, di Indonesia pun bentuk kehidupan demokrasi atau keotoriteran pemimpin ditentukan oleh interaksi dari ekonomi, politik, dan sosial. Dalam hal ini Soeharto telah mampu mengelaborasikan kekuatan militer dan birokrasi sebagai modal awal memandu kepemimpinan negara. Secara tidak sadar Soeharto telah mengemas dengan apik. Idealnya, demokrasi yang dikembangkan pada waktu itu memenuhi bagian terbesar standar universal. Pemenuhan pembatasan kekuasaan lewat pembagian dan pemisahan kekuasaan di antara ketiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), pengoprasian sistem chek and balences telah melandasi proses demokrasi di dalam kepemimpinan Soeharto.
Akibat ketidakmampuan Soeharto melakukan pemerataan ekonomi, terjadinya kecemburuan sosial merebak di mana-mana selama proses transformasi ekonomi berlangsung. Setelah pertumbuhan ekonomi terjadi selama tiga dekade pembanguan jangka panjang, ternyata telah membangun konglomerat elite baik di dalam istana maupun di luar istana. Maka kondisi ekonomi yang di ikuti oleh etatisme corporatisme dan kronitisme yang kuat di jajaran pemerintahan orde baru membuat semakin jauh jarak si miskin dan si kaya.
Akui tidak di akui perjalanan panjang kepemimpinan Soeharto untuk melakukan kontrol sosial, dan mengelola konflik di masyarakat terbilang mulus, karena Soeharto melaksanakan sejumlah pendekatan refresif dan koersif terhadap kekuatan lain yang memiliki potensi untuk menjadi oposisi dalm pemerintahannya. Sebagaian pengamat mengatakan golongan Islam tradisional yang bisa di indikasikan mempunyai kekuatan penyeimbang dari kekuasan Soeharto, karena memiliki basis massa yang banyak. Baberapa argumentasi di atas hanyalah contoh kecil dari sejumlah besar strategi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Meski sebagian kalangan yang menentang dirinya menganggap bahwa Soeharto anti-demokrasi, tetapi pada zamannya strategi politik tersebut dianggap sebagai kekuatan poltik yang cukup heroik.
Jatuhnya rezim Soeharto yang telah dianggap otoriter menjalankan pememerintahan lebih dari 32 tahun, dikarenakan jepitan gerakan intelektual dan massa rakyat membuka peluang kembali bagi kembalinya demokrasi yang sudah dilalui oleh perjalanan panjang sejarah bangsa. Perjalanan demokrasi Indonesia pasca Soeharto mendapat pelajaran berharga dari semua rangkaian peristiwa sejarah masa lalu. Kini tergantung pada pemimpin-pemimpin masa depan, apakah Indonesia akan kembali mengulang model kepemimpinan Soeharto, ataukah menggantikannya dengan yang lebih merakyat dan demokratis.
Perjalanan Demokrasi Indonesia
Apabila kita amati fenomena perjalanan demokrasi dan pergantian kepemimpinan bangsa sebenarnya adalah refleksi kesejahtraan publik yang terpinggirkan. Hal ini diperparah dengan ketertindasan yang dihadapi oleh umat Islam, baik oleh kekuatan Barat maupun oleh golongan yang mengatasnamakan Islam. Terlepas dari realitas politis sekarang, fenomena maraknya gerakan Islam radikal di Indonesia, sebenarnya juga mengandung jebakan-jebakan. Pertama, jangan-jangan disintegrasi gerakan radikalisme merupakan rekayasa politik global untuk memecah belah masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Kedua, Negara Indonesia telah kehilangan bingkai kebersamaan atau komitmen kebangsaan yang berusaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahtraan.
Kalau itu yang terjadi, maka kemudian agama telah menjadi instrumen partikularistik gerakan-gerakan agama dan kebangkitan kelompok yang kemudian mendapatkan angin segar dari suara-suara Internasional yang menginginkan perpecahan di dunia Islam. Hal ini yang diperlukan oleh negara, agar agama dijadikan perekat pada level society. Jika perekat itu hilang dan diganti oleh ikatan kepentingan salah satu golongan maka konsep kenegaraan yang memiliki budaya Democratic Civility akan lenyap secara perlahan.
Apabila bangsa Indonesia berhasil menuntaskan agenda reformasi dan menguatkan kembali pemerintahan yang konsisten untuk mensejahtrakan rakyatnya, maka masyarakat Indonesia sedang dibawa ke suatu masa depan yang gemilang. Namun, apabila gerakan radikalisme, tidak segera dituntaskan sampai ke akarnya, kekhawatiran hal ini akan menjadi bumerang untuk disintegrasi yang mengatasnamakan kepentingan agama.

Kritikan: seharusnya kepimpinan Soeharto pada zaman dahulu tidak bersistem otoriter namun bersistem dimana kepala Negara masih mendengarkan suara rakyatnya akan tetapi tidak membiarkan rakyatnya berdemonstrasi secara besar-besaran dan anarkis.

Saran: seharusnya para pimpin sekarang mencontoh system kepempinan bapak Soeharto, bukan memimpin secara otoriter tetapi memimpin dengan memikirkan rakyat banyak yang tidak mampu membeli kebutuhan hidup diluar batas kemampuannya.